Merdeka.com, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus mengebut dalam upaya pembebasan lahan proyek normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Sejumlah kegiatan pembongkaran bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai tersebut terus dilakukan guna percepatan proyek normalisasi BKT yang ditarget selesai akhir tahun ini.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, dari total 3.500-an bangunan yang ada di bantaran sungai BKT, pihaknya sudah melakukan pembongkaran sebanyak 2.700 bangunan.

"Sudah 2.700-an bangunan yang kami bongkar, baik pedagang kaki lima atau hunian. Semuanya sudah rata dengan tanah," kata Fajar saat pembongkaran PKL dan hunian di Jalan Onta Raya, Senin (16/4).

Dari 2.700-an bangunan yang sudah dibongkar itu, semuanya terletak di lima kelurahan, yakni Sambirejo, Pandean Lamper, Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar dan Rejosari. "Nanti sisanya yakni di Bugangan, Mlatiharjo dan Karangtempel kami targetkan satu bulan pasca Lebaran sudah selesai semuanya," paparnya.

Fajar menambahkan, terkait masyarakat yang terkena dampak normalisasi, Pemkot Semarang sudah menyediakan tempat relokasi. Warga yang memiliki hunian di bantaran sungai, nantinya akan ditempatkan disejumlah rusunawa yang ada.

"Sementara PKL, sudah kami siapkan di Pasar Klithikan. Nanti kalau memang kurang, akan kami tempatkan di sejumlah pasar yang ada di Kota Semarang," terangnya.

Disinggung terkait banyaknya jumlah PKL dan hunian liar yang berbeda dengan hasil studi Larap, Fajar mengatakan jika hal itu memang benar. Namun, dirinya tidak ambil pusing dengan hal itu. "Yang jelas semua bangunan harus diratakan. Masalah ada warga yang tidak terdata, itu urusan belakang," bebernya.

Fajar juga menyayangkan tidak adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang turun untuk menyelesaikan permasalahan di BKT. Padahal, lanjut dia, berkembangnya permasalahan yang ada seperti selisihnya jumlah warga terdampak bukan menjadi tugas Dinas Perdagangan.

"Hampir semua kelurahan hasil studi Larapnya tidak sama. Ini sebenarnya bukan masalah kami, namun selama ini tidak ada OPD yang ikut turun dan hanya saya yang selalu datang," pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu membenarkan jika hasil studi Larap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. "Ini memang aneh dan dilematis, sebelumya sudah dihitung dengan betul jumlahnya, namun di lapangan ternyata jumlahnya berbeda," kata dia.

Pihaknya mengaku telah memerintahkan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) untuk melakukan inventarisasi dan penyocokan data. "Nantinya kalau di rusun yang ada tidak mencukupi, kami sudah minta izin untuk menggunakan Rusunawa Lajang yang ada di Tugu. Kami masih minta izin dari Kementerian PUPR terkait hal ini," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian PUPR untuk menambah blok rusunawa yang sudah ada. Saat ini, semuanya masih dalam tahap inventarisasi. "Saya harap segera diselesaikan kemudian dilaporkan kepada BBWS. Sambil menunggu itu, BBWS kami harap dapat mengerjakan di lokasi yang sudah bersih," ungkapnya.