Merdeka.com, Semarang - Pemerintah Kota Semarang memperketat penertiban ojek online (ojol) yang mangkal atau parkir sembarang selama Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIV yang berlangsung pada 3-6 Juli. Khususnya di ruas jalan yang sekitaran tempat berlangsungnya Rakernas dan ruas jalan lain yang dilalui para delegasi peserta.

Rakernas Apeksi XIV diikuti oleh 98 Wali Kota se-Indonesia di Hotel Po Semarang. Maka di sekitar tempat acara berlangsung, seperti di Jalan Pemuda, antara Hotel Po, Mall Paragon, sampai Balai Kota Semarang harus steril dari ojol yang parkir sembarangan.

"Karena di situ titik ojol paling ramai di Semarang, kami imbau untuk tertib, karena ojol juga dibutuhkan masyarakat dan mungkin para tamu ini," kata Kabid Pengendalian dan Penertiban Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, Selasa (2/7).

Dishub Kota Semarang, lanjut dia, juga memantau dengan menempatkan beberapa petugas di jalan-jalan yang akan dilewati para delegasi. Seperti titik dari arah Bandara Ahmad Yani, Jalan Madukoro, Jalan Indraprasta, Jalan Tendean, Jalan Pemuda, di Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. "Kita preventif dulu, tidak menilang hanya menegur, petugas di sana akan jaga selama empat hari," katanya.

Sebelumnya, dalam Rakor Apeksi XIV pada bulan Maret 2019, di Hotel Po Semarang, sejumlah wali kota gerah dengan driver ojol yang parkir sembarang dan membuat kesemrawutan di jalan-jalan daerah mereka masing-masing karena sudah diatur.

Diantaranya, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyebut ojol membuat Bandung semakin macet karena parkir sembarangan dan membuat taman rusak. Kemudian Wali Kota Bogor Bima Arya juga mepersoalkan transportasi ojek online sudah sangat masif ada di mana-mana. Tak terkecuali di Bogor yang semrawut juga dengan angkotnya.

Ketua APEKSI, yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dalam rakor tersebut juga berjanji akan membawa persolan ojol pada tingkat lebih tinggi di Kemenhub.

"Tangsel juga sama persoalan ojolnya, perlu ada forum lebih tinggi lagi. Persoalan ini akan kami bahas untuk bisa sampai di forum Kementerian Perhubungan," kata Airin saat itu.