Merdeka.com, Semarang - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat tenang dan tidak berpolemik terkait isu impor beras yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, jika memang pemerintah pusat mengambil kebijakan impor beras, pasti telah melalui sejumlah pertimbangan yang sangat matang.

Hal itu disampaikan Hendi, panggilan Hendrar Prihadi saat melakukan dialog dengan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Semarang, di Balai Kota Semarang, baru-baru ini.

“Impor beras ini bagaikan dua sisi keping mata uang. Di satu sisi tentang kestabilan harga, di sisi lain tentang keuntungan petani, sehingga melihatnya tidak bisa hanya dari satu sisi," kata Hendi.

Masyarakat lanjut Hendi diminta tidak terus berpolemik terkait isu impor beras. Sebab menurutnya, polemik itu dapat berdampak buruk dan justru menekan petani.

"Terkait impor beras ini kan kondisinya di masing-masing daerah bisa berbeda, tapi karena sudah menjadi isu nasional lalu seakan-akan pukul rata di semua daerah dampaknya sama, polemik inilah yang berbahaya," tegasnya.

Sebab lanjut dia, polemik terhadap isu impor beras ini kemudian rawan digunakan untuk menekan petani agar menguntungkan pihak-pihak tertentu. "Padahal kenyataannya tak sebesar polemiknya, ini kan bahaya," katanya.

Di Kota Semarang sendiri, Hendi menegaskan jika kondisi stok beras masih dalam kategori aman. Meski dirinya mengakui tidak menampik jika ada sedikit kenaikan di beberapa pasar, namun dirinya memastikan jika tingkat kenaikannya tidak signifikan dan masih terjangkau oleh masyarakat Kota Semarang.

“Kalau di Kota Semarang sendiri, pasokan beras yang kami terima adalah dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Jadi saya pastikan hari ini bahwa pasokannya cukup serta harganya tetap relatif konstan dan stabil, sehingga tidak perlu ikut berpolemik terkait kebijakan impor beras tersebut," terang dia.

Apalagi, lanjut dia, di Jawa Tengah saat ini sedang panen raya. Untuk itu, Hendi mewanti-wanti agar jangan sampai kemudian justru momentum ini tidak dapat dimanfaatkan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat khususnya petani karena tertekan oleh polemik impor beras itu.