Merdeka.com, Semarang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta seluruh daerah mencabut peraturan daerah (Perda) tentang izin gangguan (HO). Perintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui perda nomor 1 tahun 2018, perda nomor 20 tahun 2011 tentang izin gangguan resmi dicabut.

"Sudah resmi dicabut dengan perda baru. Namun belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu lembaran daerah terlebih dahulu. Target kami, awal Februari perda tentang pencabutan izin Ho itu dapat diberlakukan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki di kantornya, Kamis (25/1).

Ulfi menerangkan, dengan dicabutnya perda itu maka nantinya setiap perijinan dunia usaha tidak perlu lagi mengurus izin gangguan lagi. "Selama ini kan harus mengurus izin itu (Ho). Namun karena sudah dicabut, sekarang tidak perlu repot mengurus izin tersebut," terangnya.

Dengan dicabutnya izin Ho, Ulfi mengaku akan berdampak baik pada iklim investasi di Kota Semarang. Diprediksikan, investasi di Kota Semaran akan meningkat tajam. "Pasti ada pengaruhnya, iklim investasi jadi semakin bergairah. Kami prediksikan akan naik 50% di tahun ini, salah satunya akibat dicabutnya izin Ho itu," terangnya.

Ulfi menyebutkan, di tahun 2017 lalu, total investasi di Kota Semarang mencapai Rp20 triliun. Jumlah itu meningkat dan melebihi target yakni hanya Rp15 triliun. "Untuk tahun ini, target investasi Kota Semarang Rp18,5 triliun. Dengan pencabutan izin Ho, kami optimis target itu akan mudah tercapai dan bahkan melebihi pendapatan tahun lalu," terangnya.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, sektor pendulang investasi terbesar adalah di bidang perdagangan dan jasa, bidang properti dan pariwisata. "Tahun ini kami juga akan menggenjot sektor-sektor itu, karena memang menjadi penyumbang investasi di Kota Semarang," pungkasnya.