Merdeka.com, Semarang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo mendatangi Kota Semarang, Senin (13/8). Bahkan, Tjahjo menyempatkan diri untuk memimpin apel terpusat di halaman Balai Kota Semarang.

Mengawali amanatnya, Tjahjo menjelaskan bahwa kunjungannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memimpin apel ini merupakan yang ke-186 di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Indonesia dan kunjungan yang ke-11 di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dari atas mimbar apel, Tjahjo Kumolo menyatakan menaruh harapan besar kepada Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi, salah satunya terkait upaya pencegahan korupsi.

Adapun Tjahjo menjabarkan jika ada 4 area rawan korupsi yang harus menjadi perhatian, yaitu dalam perencanaan anggaran, pemberian dana hibah dan bansos, pembelian barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan tender.

“Sudah ada 346 Kepala Daerah seluruh Indonesia mulai Kepala Daerah, anggota DPRD, jajaran OPD sampai Kepala Desa dan Kepala Kelurahan yang tertangkap KPK. Ini merupakan tantangan bangsa," tegas salah satu Menteri Kabinet Kerja tersebut di hadapan ratusan karyawan karyawati Pemkot Semarang.

Selain terkait pencegahan korupsi, Mendagri juga menaruh harapan besar pada Pemerintah Kota Semarang terkait upaya pencegahan narkoba. Dirinya mengungkapkan adanya peningkatan positif di Kota Semarang dalam hal upaya pencegahan obat terlarang tersebut.

“Saya berharap agar wali kota dapat terus berkoordinasi dengan BNN, BIN, Polda, dan Polrestabes untuk melakukan pengecekan dengan Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Semarang maupun perbatasan Semarang," tegasnya.

Da juga memerintahkan agar Pemkot Semarang menjalin kerjasama antar wilayah untuk mengatasi persoalan ini. "Jika perlu lakukan sinergi dengan Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan, atau Demak untuk mencari lahan yang luas untuk membangun satu Lemba Pemasyarakatan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Tjahjo Kumolo agar Pemkot Semarang terus meningkatkan perhatian terkait permasalahan sosial yang sering melanda masyarakat. Seperti ketimpangan sosial, masalah gizi buruk, kesempatan pendidikan, sanitasi dan kematian ibu hamil, serta keamanan lingkungan dengan terus menyiagakan Poskamling di lingkungan tempat tinggal serta melibatkan Danramil dan BIN.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Menteri yang berasal dari Kota Semarang tersebut. Menurutnya Kepala Daerah beserta jajaran yang  dipimpinnya harus menyadari jika saat ini sudah eranya keterbukaan.

“Hari ini dengan 10 atau 20 tahun yang lalu sangat berbeda. Hari ini kami seperti bekerja di dalam aquarium sehingga semua mata bisa memandang, bisa melihat, dan bisa melaporkan apabila ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan," terangnya.

Jadi, lanjut dia, sesuai arahan Mendagri, pihaknya mengaku akan selalu melawan praktik korupsi dan narkotika. "Kami akan tetap tegak lurus sesuai ketentuan dan tidak main-main dengan yang namanya pungli," pungkasnya.