Merdeka.com, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali menggelar dialog dengan masyarakat Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, di Ruang Lokakrida Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang, Minggu (12/5). Ruang dialog itu dimaksudkan untuk menemukan solusi bagi warga yang masih bertahan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) itu.

Sebelumnya, kawasan yang ditempati warga itu dilakukan penertiban oleh Satpol PP Kota Semarang karena merupakan area terdampak proyek normalisasi BKT untuk penanggulangan banjir di wilayah timur Semarang. Terhitung 97 hunian liar di RT 5 RW 16 Tambakrejo terpaksa dibongkar. Sempat terjadi gesekan dengan warga pada penertiban yang berlangsung Kamis (9/5) tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi secara langsung menemui perwakilan masyarakat yang hadir. Dimulai sejak pukul 16.00WIB, sejumlah tokoh juga ikut hadir, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji, Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto, dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu mengawali dialog dengan menerangkan kronologi terjadinya penertiban hunian liar yang sebelumnya sudah telah disosialisasikan sejak dua tahun yang lalu. Lamanya waktu sosialisasi itu, menurutnya adalah kompromi yang sudah diberikan oleh Pemkot Semarang.

"Ini bukan peristiwa yang tiba-tiba, sudah tersosialisasi hampir dua tahun lebih. Prinsipnya, kami di Pemerintah Kota Semarang sangat kompromis, sampai kemudian pada tanggal 3 Mei 2019 kami diingatkan oleh BBWS Pemali Juwana, terkait batas waktu pengerjaan project Banjir Kanal Timur," jelasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan warga, Rohmadi menyatakan jika alasan keengganan warga Kampung Tambakrejo untuk pindah adalah karena tanah urugan di area Kalimati sebagai tempat baru belum siap sepenuhnya. "Kenapa kami masih mempertahankan di situ, justru kami mendorong dari pihak BBWS untuk segera mengurug, mengingat manakala kalau rumah kami hujan untuk memperbaiki itu sangat was-was. Karena apa? Duit tidak ada, nanti untuk memperbaiki, nanti harus pindah lagi. Nah seperti itu," katanya.

"Dengan berjalannya waktu, mungkin dari pihak BBWS juga tidak mengantisipasi bahwa yang akan dimasuki itu ke kali. Yang akan ditimbun itu sungai, yang menjadi bahan timbunan itu adalah lumpur. Jadi, memakan waktu, memakan biaya dan sebagainya, sehingga maaf yang sebesar-besarnya kesalahan pada kami," lanjut dia.

Terkait hal tersebut, Hendi pun sempat menyayangkan adanya pihak-pihak yang menumpangi proses penertiban yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang. "Saya ditanya oleh Pak Dody (BBWS). Kemarin janjinya bulan Februari 2018, saya bilang masih fase kampanye nanti banyak penumpangnya, tapi Alhamdulillah ini tetap banyak," ucap Hendi sembari berseloroh.

"Saya tekan BBWS untuk menyelesaikan urugan, kataya operator diancam sama warga, alatnya dilempari warga, sehingga tidak berani jalan lagi. Jadi hari ini ada Pak Rohmadi, ada warga, ada Pak Gub terutama, sudah tugas saya apa, sampaikan, tapi harus fair semua," tegas Hendi.

Perwakilan warga lainnya, Riyanto, lantas meminta untuk adanya hunian sementara di kawasan Kalimati yang sebagian sudah diurug tersebut, "Yang saat ini harus ada sekarang, dari BBWS kan sudah mengurug Kalimati kurang lebih 100 meter. Kita minta dibikinkan barak di situ untuk kebutuhan hunian sementara kami, untuk kenyamanan anak kita sekolah atau aktivitas ke laut. Sambil menunggu BBWS melanjutkan pengurugan di Kalimati itu, sekarang kan baru 30%, mungkin selebihnya nanti bisa dirunding ke depan begitu Pak," kata Riyanto.

Mendengar hal itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun mewakili pemerintah menyetujui permintaan yang diajukan. "Deal, kami akan kerjakan itu, begitu nanti kerja, teman-teman ke sana. Mohon maaf saya minta tidak ada tenda, tidak ada apapun, biar panjenengan nyaman, setuju?" kata Ganjar yang disambut setuju oleh warga.

Dengan adanya kesepakan tersebut, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemudian mengapresiasi adanya pertemuan tersebut. "Pertama terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan warga Tambakrejo yang telah bersepakat dengan kita, pertemuan hari ini produktif. Yang kedua, Komnas HAM akan ikut mengawasi kesepakatan yang ada hari ini, sehingga karena sudah kesepakatan, kami meminta komitmen dari kedua belah pihak," beber Beka.