Merdeka.com, Semarang - Kota Semarang saat ini masuk dalam kategori sembilan kota termacet di Indonesia. Meski sudah banyak terobosan dilakukan, namun kemacetan masih terjadi di sejumlah titik di Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya hingga kini terus berupaya menangani problem kemacetan yang masih menjadi PR itu.

"Persoalan kemacetan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena jumlah kendaraan yang tidak seimbang dibanding kapasitas jalan. Selain itu, juga karena parkir sembarangan atau parkir liar. Karena itu, saya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk bersikap tegas," kata pria yang akrab disapa Hendi ini, Kamis (17/5).

Hendi menambahkan, jajaran petugas Dishub diminta lebih galak lagi. Jika ada parkir liar atau parkir sembarangan, angkut saja. "Langsung angkut saja, itu yang bikin lalu lintas macet," tegasnya.

Dia mengatakan, banyak menjumpai titik lokasi parkir yang tidak sesuai aturan. Di beberapa ruas jalan di Kota Semarang dimanfaatkan menjadi lahan parkir baru oleh oknum. Padahal, di jalan tersebut tidak diperbolehkan ada parkir di tepi jalan.

"Lha iya, jalannya sudah sempit masih dipakai untuk parkir. Ya macet jadinya. Kita melihat masih ada hal yang harus ditumbuhkan dalam kesadaran masyarakat yaitu jangan parkir sembarangan," ucapnya.

Dia mencontohkan, titik kemacetan yang terjadi karena parkir yang tidak sesuai aturan yaitu di area Simpang Lima Semarang. Di area tersebut, banyak pemilik kendaraan yang memilih parkir liar karena ingin dekat dengan tempat tujuan, khususnya saat malam hari.

"Kenapa masyarakat gak berdisiplin supaya gak macet. Nanti kalau sudah macet, pemerintah yang disalahkan, dianggap gak becus ngatur lalu lintas," sesalnya.

Hendi membantah banyaknya parkir liar di Kota Semarang karena keterbatasan lahan parkir. Saat ini, katanya, banyak tempat yang bisa dijadikan tempat parkir kendaraan di antaranya di pertokoan, mal, halaman rumah warga dan lahan kosong lainnya.

Selain itu, Hendi mengatakan jika beberapa lahan milik pemerintah akan dioptimalkan untuk pembangunan kantong parkir. "Ini proses lelang gedung Dinkes (Dinas Kesehatan) di Jalan Pandanaran. Gedung yang saat ini 2 lantai nanti dibangun menjadi 10 lantai. Empat lantai untuk kantor Dinkes, sisanya enam lantai utk tempat parkir umum. Supaya orang-orang yang belanja di pusat oleh-oleh pandanaran bisa parkir di situ," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun gedung parkir bawah tanah lima lantai di bawah Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. Hanya saja, saat ini pembangunan tersebut masih tahap pembuatan detail enginering design (DED).

"Gedung parkir di bawah Simpang Lima masih tahap DED. Diharapkan lancar, mudah-mudahan. Kalau dana cukup, tahun depan sudah mulai bangun. Kalau tidak cukup, ya 2020. Yang penting ada solusi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik menuturkan, telah melakukan identifikasi seluruh area parkir di Semarang, baik parkir resmi atau berizin dan tidak resmi yang tidak berizin.

"Kita sudah inventarisasi dan dalam waktu dekat kita rencana akan melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dan juga akan tertibkan izin-izin lama yang masih berlaku. Yang ternyata setelah melihat perkembangan Kota Semarang ini, parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan," kata Khadik.

Selain itu, lanjut dia, Dishub juga akan meninjau beberapa lokasi parkir umum yang berada di tepi jalan. Khususnya parkir yang memicu kemacetan lalu lintas. Di antaranya di daerah Jalan Agus Salim, Semarang, dikarenakan posisi parkir yang serong sehingga memakan separuh jalan. "Petugas di lapangan sudah kami minta menertibkan dan agar ditata kembali," ucapnya.