Merdeka.com, Semarang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2017. Predikat WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Senin (28/5).

Raihan WTP tersebut bukanlah kali pertama diraih Pemkot Semarang sejak dipimpin wali kota yang akrab disapa Hendi itu. Sejak Agustus 2016 memimpin, Kota Semarang sudah dua kali mendapat penilaian terbaik dalam laporan keuangan tersebut. Untuk diketahui, sebelum Hendrar Prihadi memimpin Kota Semarang, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperoleh predikat WTP 2 kali yakni tahun 2013 dan 2014.

Opini WTP ini didapatkan Pemerintah Kota Semarang setelah mampu menunjukkan pelaporan keuangan yang diharapkan BPK, yaitu memiliki empat kriteria. Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot Semarang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. "Opini WTP ini menjadi penting bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang," kata Hendi.

Dia menambahkan, raihan positif ini tentu merupakan buah kerja keras dari jajaran Pemkot Semarang. Selain itu, dukungan legislatif dan juga masyarakat juga sangat berperan. "Keduanya yang selalu memberikan pengawasan serta masukan demi terciptanya peningkatan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang semakin baik, akuntabel dan transparan. Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar sehingga tercipta pemerintahan yang bersih,” tutur Hendi.

Sementara dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo mengatakan bahwa penyampaian atas pemeriksaan LKPD ini sebagai cek dan balance antara eksekutif, legislatif dan BPK. Setiap tahun, DPRD menyetujui APBD untuk Pemerintah Daerah, sehingga dalam mempertanggungjawabkan agenda-agenda tersebut harus disusun laporan keuangan. "Hanya, untuk memastikan laporan keuangan tersebut akuntabel, maka BPK melalui pemeriksaan dan hasilnya disampaikan kepada dewan dan kepala daerah," ucapnya.

Jika menelisik lebih, jauh lanjut dia, maka penyusunan laporan keuangan sudah dilaksanakan secara berjenjang mulai transaksi dan di catat secara akuntansi di laporan keuangan. Pemeriksaan BPK menerima laporan keuangan unaudited dan dari itu akan di telisik sebanyak 5 kriteria yaitu keterjadian dan keberadaan apakah seluruh transaksi benar-benar terjadi. "Demikian juga dengan aset, kami pastikan apakah benar ada aset tersebut," ungkapnya.