Merdeka.com, Semarang - Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal itu disampaikan komisioner Ombudsman RI, Laode Ida saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI ke Kota Semarang untuk melakukan pengecekan secara detail sistem kerja pelayanan publik Kota Semarang, Jumat (31/8).

Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir diantaranya adalah Tuti N Roosdiono, EE Mangindaan, Agus Susanto, Dwi Ria Latifa, M Hasbi Asyidiki Jayabaya, serta Herman Khaeron. "Survei Ombudsman RI tahun lalu, Kota Semarang ada di peringkat teratas dengan kategori zona hijau. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri bahwa jarang sekali ada satu kota yang sistem pelayanan terpadunya sangat maksimal seperti Kota Semarang ini," kata Laode.

Namun, lanjut dia, masih ada sedikit kekurangan di Kota Semarang, yakni sosok wali kotanya yang menurut Laode kurang pencitraan. "Kekurangannya Pak Wali Kota (Hendrar Prihadi) ini tidak suka pencitraan, dia lebih mengedepankan yang substansial, tapi real saya kira kerja dari wali kota sangat positif," tegasnya.

Pada kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI secara tegas memberikan apresiasi terkait pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. “Aspek yang kami dalami yaitu terkait aksesbilitas informasi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang, yang mana menjadi faktor pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang dinilai prima," kata Herman Khaeron, mewakili Komisi II DPR RI.

Selain itu, lanjut dia, dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk memberikan sebuah pelayanan terkait pengaduan masyarakat, ternyata Kota Semarang cukup baik di dalam memberikan respon. "Hal itu tentu sangat positif dan kami harap Kota Semarang menjadi salah satu percontohan nasional," tegasnya.

Terkait hal itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan jika pengaduan masyarakat merupakan salah satu daya ungkit untuk Kota Semarang menjadi lebih baik. Wali Kota Semarang yang juga akrab disapa Hendi itu menuturkan jika tanpa adanya pengaduan masyarakat, maka mustahil Pemkot Semarang dapat menata kota hingga ke pelosok-pelosok.

“Dalam kurun waktu dari Januari 2016 sampai 31 Desember 2017 ada 12.094 pengaduan masyarakat yang sudah ditangani Pemerintah Kota Semarang. Berarti kalau dikalkulasikan, rata-rata kami menyelesaikan 500 aduan setiap bulan," jelas Wali Kota Semarang yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut.

Banyaknya laporan yang diberikan masyarakat kepada Pemkot Semarang, lanjut dia, menjadi cerminan partisipasi masyarakat. "Dan nyatanya ini membuat kinerja kami semakin sempurna di tengah tantangan semakin menyusutnya jumlah ASN yang ada di Kota Semarang," tegasnya.