Merdeka.com, Semarang - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memanggil sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas polemik pembangunan gereja di Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Setelah sebelumnya viral diberitakan adanya penolakan pendirian Gereja, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu pun akhirnya turun tangan meluruskan.

Hendi menegaskan, tidak ada yang menolak pendirian Gereja di wilayah tersebut. "Insyaallah kita bisa meluruskan yang sedang viral, bahwa tidak benar warga Semarang menolak pendirian Gereja, dan kita buktikan hari ini. Pak Aziz yang mewakili masyarakat dan Pak Wahyudi yang mewakili Gereja hanya salah paham, sekarang semua telah bersepakat, pemerintah akan membantu izin, juga Kapolres, Dandim, Kepala Kemenag, dan FKUB akan mengawal pembangunan dengan baik," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi selaku Wali Kota Semarang juga meyakinkan akan mengeluarkan IMB dalam tempo waktu 30 hari untuk memperbarui izin yang lama. "Dari kami mengurus KRK maksimal 15 hari, mengurus IMB maksimal 15 hari. Dengan begitu kan satu dengan yang lain tidak ada yang merasa dikalahkan dan alhamdulillah semua setuju. Saya rasa ini bisa menjadi role model," katanya.

Senada, perwakilan masyarakat yang sempat disebut menolak pendirian Gereja, Aziz menceritakan, bahwa permasalahan terjadi hanya karena kesalahpahaman. "Hanya karena mis-komunikasi dan kurang komunikasi. Bagi kami, sudah tidak perlu mempermasalahkan lagi. Kami sepakat untuk menempuh jalur yang baik," ujar Aziz singkat.

Di sisi lain, Wahyudi, perwakilan Gereja juga memastikan tidak ada lagi permasalahan. "Kami dengan Pak Aziz sudah sepakat tidak ada permasalahan dan kami siap bersahabat. Ini sudah difasilitasi Pak Wali Kota dengan sangat luar biasa, sehingga yang sempat memviralkan mohon bisa di-close," pintanya.

Tidak adanya permasalahan terkait pendirian Gereja di Kota Semarang juga ditegaskan oleh Dandim 0733 BS, Zubaedi dan Kapolrestabes Semarang, Abiyoso Seno Aji. "Saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota, karena setiap persoalan bisa diselesaikan dengan musyarawah. Kepolisian dan TNI bersinergi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Semarang," beber Abiyoso.