Merdeka.com, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya meraih predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara. Ditekankan hal itu penting karena selama ini sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Kota Semarang.

Inovasi seperti jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC), Si Cepat Ambulans Hebat, Konter atau Konsultasi Dokter, Puskesmas Tanpa Antrean Kota Semarang (Pustaka), layanan darurat 112 serta terbentuknya Forum Kota Sehat didorong untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota Sehat Swasti Saba Wistara.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) bersyukur bahwa Kota Semarang telah lolos verifikasi dokumen dalam penilaian Kota Sehat dan masuk ke tahap verifikasi lapangan. Menurutnya, tujuan Kota Semarang menjadi Kota Sehat adalah mutlak karena memberikan output berupa kesehatan masyarakat yang semakin baik dan meningkat.

“Dibentuknya Forum Kota Sehat dan alokasi dari APBD sebesar Rp50 juta di setiap Kelurahan, dimaksudkan untuk menampung masukan guna penyusunan kebijakan selanjutnya agar kota Semarang menjadi bersih dan sehat,” kata Hendi saat menerima tim verifikasi penilaian Kota Sehat di Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang, Rabu (31/7).

Dia menambahkan, konsep bergerak bersama yang diusungnya selama ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan kota. Seperti perubahan lingkungan kelurahan yang semula kumuh kini menjadi cantik melalui kampung tematik, perubahan sejumlah RTH seperti Taman Pandanaran, serta pembangunan Pasar Johar dan alun-alun yang secara otomatis mampu merubah wajah kota secara signifikan.

Ketua Forum Kota Sehat Tia Hendrar Prihadi menjelaskan, Forum Kota Sehat diluncurkan tahun 2014 guna menunjang rencana pembangunan daerah 2016-2021 dengan mengusung Semarang sehat, cerdas, tangguh dan berdaya saing. Setelah memperoleh predikat Padapa di tahun 2015 dan Wiwerda di tahun 2017, saat ini Kota Semarang masuk ke tahap verifikasi untuk Swasti Saba Wistara 2019.

"Untuk mewujudkan itu, kami bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat seperti PKK, FKS, akademisi dan lembaga lain dengan melakukan pendampingan wilayah guna menurunkan angka kejadian Demam Berdarah yang menjadi persoalan di Kota Semarang. Menurunnya angka kasus DB sebesar 50% merupakan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah. Kami juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media, antar forum di kelurahan agar program dan inovasi kami terpublikasi dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI yang juga ketua tim penilai, Imran Agus Nurali menyebutkan, penilaian ini bukan sebagai kompetisi antar kabupaten/kota. Penilaian ini lebih pada bagaimana masing-masing daerah memperbaiki diri di bidang kesehatan, sehingga dampaknya dapat menjadikan masyarakat yang hidup di kotanya menjadi lebih sehat, nyaman dan mandiri.

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kota Semarang. Di mana telah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta angka penderita Demam berdarah melalui keterlibatan semua unsur lintas sektor. Seperti menggerakkan masyarakat melalui PKK dan kegiatan di masyarakat yang difasilitasi oleh OPD sehingga terjadi titik temu antara bottom up di masyarakat dan top down di pemerintah daerah,” ungkapnya.