1. HOME
  2. KABAR SEMARANG

Soal dana kelurahan, Wali Kota Hendi: Ini berkah untuk percepatan pembangunan

"Maka dari itu, kalau program bantuan dana kelurahan ini terwujud, maka akan menjadi program yang luar biasa dari pemerintah pusat,"

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berada di Semarang, belum lama ini.. ©2016 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Contributor : Andi Pujakesuma | Senin, 22 Oktober 2018 17:25

Merdeka.com, Semarang - Pemerintah pusat berencana memberikan dana untuk kelurahan seperti dana desa yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nantinya, tidak hanya desa-desa saja yang mendapat anggaran dari APBN, namun sejumlah kelurahan yang ada di kota-kota besar di Indonesia juga akan mendapat dana tersebut.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, adanya program dana kelurahan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh Pemkot Semarang. "Kami sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat, karena ada perhatian tidak hanya di desa-desa, namun juga di kelurahan," kata Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi, Senin (22/10).

Menurut orang nomor satu di Kota Semarang itu, tidak hanya wilayah pedesaan, namun sejatinya untuk melakukan percepatan pembangunan di sebuah wilayah seperti Kota Semarang, membutuhkan energi dan anggaran cukup besar.

"Kami sejak 2013 lalu sudah memasukkan pos anggaran infrastruktur tiap kelurahan, jumlahnya sampai saat ini perkelurahan mencapai Rp1 hingga Rp1,5 miliar. Tapi kalau tahun depan sesuai yang disampaikan presiden ada dana kelurahan, maka ini berkah dan langkah percepatan untuk kota Semarang," tegasnya.

Adanya program dana kelurahan, lanjut Hendi, akan membuat pembangunan terus bergeliat. Tidak hanya pembangunan fisik berupa infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat juga akan semakin berkembang.

Sebab menurutnya, kelurahan merupakan wilayah teritorial yang sangat dekat dengan masyarakat. Lurah dalam memimpin wilayahnya memiliki banyak aspirasi, masukan dari masyarakat, mulai persoalan jalan, saluran, talud, bahkan sosialisasi seperti sosialisasi anti narkotika dan lain sebagainya.

"Ini sebuah pos pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, yang mestinya memang harus didukung. Bebannya memang besar karena mereka selalu bertemu dengan masyarakat," tegasnya.

Masyarakat, kata Hendi, akan langsung mengeluh kepada Lurah terkait banyak persoalan, misalnya lingkungan, infrastruktur dan sebagainya. "Maka dari itu, kalau program bantuan dana kelurahan ini terwujud, maka akan menjadi program yang luar biasa dari pemerintah pusat," tutupnya.

Sekadar diketahui, pemerintah sedang merancang dana kelurahan dalam RAPBN 2019. Rencana itu masih digodok oleh Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI.

Dana kelurahan tersebut juga sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Tujuan diberikannya dana kelurahan itu untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

(NS) Laporan: Andi Pujakesuma
  1. Kebijakan Publik
  2. Pemkot Semarang
KOMENTAR ANDA