Merdeka.com, Semarang - Tingginya peran kaum perempuan di Kota Semarang dalam pembangunan menunjukkan adanya kesetaraan gender yang semakin meningkat. Tak hanya para akademisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga selalu menggandeng Tim Penggerak PKK untuk terlibat dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan.

Hasilnya, banyak persoalan krusial di Kota Lunpia ini yang berhasil ditangani oleh Tim Penggerak PKK. Hal itu disampaikan Hendi, sapaan akrab wali kota saat memberikan pengarahan di depan Kader PKK Kota Semarang, Senin (18/3).

Pada kesempatan itu, Hendi memberikan apresiasi terhadap besarnya peran wanita dalam pembangunan di Kota Semarang. Menurutnya, secara kelembagaan Pemerintah Kota Semarang tidak lagi memunculkan bias gender.

Buktinya, selain menggandeng sosok wanita sebagai wakil wali kota dalam kepemimpinannya, Hendi juga menjadikan wanita untuk memimpin sejumlah Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, RSUD dan dua asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.

Hendi meminta para kader PKK untuk terus berpartisipasi dalam mengentaskan sejumlah persoalan. “Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, untuk itu kita harus selangkah lebih maju dibanding dengan kota atau kabupaten lain. Namun saat ini kondisinya kita masih dihadapkan dengan sejumlah problematika seperti kasus Demam Berdarah, HIV, dan kondisi mental generasi muda,” ujarnya.

Hendi menerangkan, tercatat di tahun 2009 hingga tahun 2010 Kota Semarang selalu menduduki peringkat pertama bahkan pernah mencapai 3.000 kasus Demam Berdarah pertahun. Kondisi tersebut memunculkan komitmen Kepala Dinas Kesehatan untuk memberantas Demam Berdarah. Bersama dengan ibu-ibu PKK sebagai kader penggerak melalui Petugas Surveilans Kesehatan (Gasurkes) di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Semarang, banyak cara dilakukan dalam upaya menekan Angka Kejadian DBD dan Angka Kematian Ibu.

"Upaya tersebut berangsur berhasil. Sejak tahun 2013 jumlah kasus DBD sebanyak 2.364 kasus yang kemudian terus menurun hingga angka 50 kasus saja di tahun 2018," paparnya.

Pihaknya juga mempersoalkan tingginya penderita HIV di Kota Semarang. Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, dalam periode Januari-November 2018, terdapat 546 temuan kasus penderita HIV/AIDS. Bahkan perbulan, DKK mencatat adanya 125 penderita baru di Kota Semarang.

Menurut Hendi, tingginya kasus HIV yang ditemukan ini akan berpotensi dengan persoalan kesehatan seksual lainnya. Selain itu adanya sejumlah kasus yang berkaitan dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh generasi muda juga tidak luput dari perhatian wali kota.

“Tolong dipahami lingkungan luar itu tidak bisa dikontrol. Bahkan terkadang penyebab dari seorang anak melakukan tindak kriminal adalah lantaran tertantang agar tidak diremehkan. Pernah saya mendatangi pelaku perampasan motor, pelakunya bocah usia 15 tahun. Setelah saya tanya penyebabnya karena dia ditantang untuk merampas motor. Juga kasus pembacokan, dirinya melakukan hal itu agar dianggap gagah oleh rekan-rekannya,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berpesan kepada para kader PKK untuk bergerak bersama mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut dengan cara menjaga putra-putrinya. Banyak cara yang bisa dilakukan, diantaranya memberikan perhatian, bahkan sekadar mengajak ngobrol mereka terkait kegiatan sehari-hari.

Terakhir, Hendi juga mengingatkan terkait partisipasi PKK untuk menyukseskan Pilpres dan Pileg tanggal 17 April 2019 mendatang.