Merdeka.com, Semarang - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menutup tempat Resosialisasi Argorejo tidak main-main. Ditargetkan, tahun ini tempat prostitusi terbesar di Kota Semarang itu akan ditutup.

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Tommy Y Said mengatakan, pihaknya berusaha tahun ini sudah dilakukan tindakan tegas berupa penutupan. "Soalnya sosialisasi sudah sering kami lakukan, pelatihan juga sudah jadi tinggal eksekusi saja," kata dia, Rabu (18/4).

Tahun ini, lanjut Tommy, pihaknya menargetkan dapat melaksanakan penutupan resosialisasi itu. Namun jika belum bisa terealisasi, maka tahun 2019 adalah batas akhir penutupan.

"Hal ini sesuai dengan instruksi Kementerian Sosial yang menginginkan semua kota bebas dari kegiatan prostitusi pada tahun 2019," tegasnya.

Ditambahkan Tommy, dari data yang dimilikinya, di tempat Resosialisasi Argorejo terdapat setidaknya 700 warga binaan. Namun, jumlah itu dipastikan bertambah karena banyak pendatang dari luar yang belum terdaftar.

Pihaknya berharap masyarakat di kawasan Argorejo mendukung upaya Pemkot Semarang ini. Sebab dari hasil sosialisasi, mayoritas warga binaan juga tidak ingin terus menerus hidup menjadi penjaja seks komersial.

"Mereka sudah kami latih tata boga, kerajinan tangan, usaha lain dan mereka mengaku tidak ingin terus bekerja seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah terkait penutupan itu," tambahnya.

Pihaknya juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat terkait rencana itu. Nantinya, jika sudah ditutup maka Resosialisasi Argorejo dapat dirubah menjadi sentra kuliner sehingga masyarakat setempat tetap mendapat penghasilan.

"Kami minta semua mendukung. Meskipun kami yakin nanti pasti ada penolakan, namun semuanya sudah kami sosialisasikan dan pelatihan-pelatihan juga sudah kami berikan. Jadi tidak ada alasan lagi," ungkapnya.

Sementara itu, pengelola Resosialisasi Argorejo, Suwandi mengaku isu penutupan tempat itu memang sudah santer terdengar. Namun, informasi dari Kementerian Sosial, penutupan dilakukan pada akhir 2019. "Saya tahunya 2019, tapi kalau Pemkot Semarang menargetkan tahun ini, saya minta agar dikaji ulang," ucapnya.

Pada intinya, pihaknya mengaku siap dengan rencana penutupan tempat resosialisasi itu. Asalkan, penutupan dilakukan secara transparan dan hak-hak warga binaan diberikan.

"Ada banyak yang terdampak dari penutupan itu, jadi kami meminta hak-hak warga diberikan sesuai ketentuan," tukasnya.

Dia juga meminta Pemkot Semarang mengantisipasi dampak penutupan resosialisasi itu. Sebab tidak menutup kemungkinan, akibat penutupan justru membuat para pekerja seks komersial berkeliaran di jalanan.