Merdeka.com, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Perhubungan segera menerapkan parkir berlangganan di seluruh ruas jalan Kota Semarang. Ditargetkan, awal bulan November tahun ini sudah ada beberapa ruas jalan yang terpasang parkir berlangganan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Muhammad Khadik mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan rencana itu. Sebab menurutnya, selain mengatasi persoalan kemacetan jalanan Kota Semarang, parkir berlangganan tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

"Sektor retribusi parkir di kami itu kan terus meningkat, tahun lalu kami  hanya ditarget Rp4 miliar, sementara tahun ini naik menjadi Rp15 miliar. Salah satu cara jitu untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir adalah dengan menggunakan sistem parkir berlangganan," kata Khadik saat ditemui usai paparan di hadapan anggota DPRD Kota Semarang, Rabu (19/9).

Khadik menerangkan, jika nantinya parkir berlangganan sudah diterapkan, maka pendapatan sektor  parkir akan mencapai Rp115 miliar pertahun. Hal itu tentu akan membuat PAD Kota Semarang semakin meningkat. "Selain itu juga akan mengatasi persoalan kemacetan, adanya pungutan liar oleh para juru parkir liar dan sebagainya," tambahnya.

Untuk mewujudkan rencana itu, kata dia, sejumlah persiapan sudah disiapkan termasuk pemenuhan sarana dan prasarananya. Nantinya, semua ruas jalan di Kota Semarang akan dipasangi rambu parkir berlangganan yang dapat digunakan oleh masyarakat.

"Sistemnya kami meniru di wilayah Jawa Timur, dimana mereka menerapkan parkir berlangganan dengan cara menarik pembayaran saat pembayaran pajak. Nanti rencananya kami kenakan biaya parkir berlangganan untuk roda dua Rp50 ribu pertahun dan kendaraan roda empat Rp100 ribu pertahun," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono menyambut baik rencana penerapan parkir berlangganan tersebut. Namun, pihaknya berharap Pemkot Semarang mempersiapkan terlebih dahulu legalitasnya, sarana prasarananya agar pelaksanaan dapat sesuai harapan.

"Selain itu kami juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara massif agar nantinya tidak muncul masalah akibat penerapan parkir berlangganan ini," tukasnya.

Agung menerangkan, berkaca pada daerah lain yang sudah menerapkan parkir berlangganan, masih ditemukan sejumlah masalah. Dimana di beberapa daerah, masih ditemukan pungutan liar oleh para juru parkir liar.

"Itu harus diantisipasi sejak dini, agar rencana program ini dapat berjalan sesuai harapan. Setelah diterapkan parkir berlangganan, jangan sampai ada lagi kebocoran dari sektor parkir akibat para juru parkir liar," kata dia.