1. HOME
  2. KABAR SEMARANG

Wali Kota Hendi kejar target rehab 7.000 RTLH

"Untuk itu, saya ingin dengan keterlibatan swasta maka pembangunannya dapat lebih cepat."

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada warga yang rumahnya telah selesai direhab.. ©2016 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Contributor : Andi Kaprabowo | Senin, 04 Juni 2018 18:40

Merdeka.com, Semarang - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terus bergerak untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Semarang. Melalui program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), wali kota yang akrab disapa Hendi ini akan menjadikan warga Kota Semarang khususnya di pemukiman kumuh sejahtera.

Tak main-main, Hendi menargetkan akan merehab sekitar 7.000 RTLH. Dari jumlah itu, sebanyak 1.400 RTLH ditargetkan selesai direhab tahun ini. "Lalu tahun depan dilanjutkan dengan melakukan rehab sekitar 2.100 RTLH dan sisanya 3.500 RTLH rencananya direhab pada tahun berikutya," terang dia saat meresmikan penyelesaian rehab RTLH di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Senin (4/6).

Hendi menegaskan, program RTLH tidak hanya di tingkat lingkungan sekitar pemukiman, namun satu per satu rumah yang tidak layak huni pun direhab secara konsisten. Tak hanya berkonsentrasi pada pemanfaatan anggaran pembangunan daerah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, dirinya pun juga menggandeng pihak swasta untuk berpartisipasi.

Hendi berkeyakinan, Pemkot Semarang tak mampu menangani permasalahan tersebut sendirian. Sebab, jika hanya bertumpu pada APBD saja, program keseluruhan diprediksi baru bisa selesai tiga tahun. "Untuk itu, saya ingin dengan keterlibatan swasta maka pembangunannya dapat lebih cepat. Tidak perlu menunggu sampai 2021, tahun 2019 saja sangat mungkin selesai,” tegas Wali Kota Semarang yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut.

Meskipun luas kawasan kumuh di Kota Semarang sudah berkurang drastis dari yang semula seluas 415 Ha di tahun 2017 menjadi 300 Ha di 2018, Hendi menuturkan luasan kawasan kumuh yang tersisa juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. “Tapi intinya kami ingin merubah sudut pandang terkait ini (kawasan kumuh), dari yang semula menjadi beban kota, menjadi tanggung jawab kota, seluruhnya bukan hanya pemerintah kota saja," tambahnya.

Perubahan sudut pandang itu, lanjut dia, sangat penting. Sebab jika sudut pandangnya sudah berubah, keterlibatan pihak swasta akan semakin maksimal. "Pihak swasta jadi tidak perlu kita kejar-kejar untuk bisa partisipasi, melainkan sebaliknya, justru pihak swasta yang menggandeng kita di pemerintah," tukasnya.

Di sisi lain, Mulyadi salah satu filantropi di Kota Semarang, yang juga merupakan pengurus Yayasan Sam Poo Kong dalam kesempatan tersebut menceritakan dirinya tergerak untuk berkontribusi membantu Pemkot Semarang dalam menyelesaikan program rehab RTLH. Sebab, dia melihat lingkungan di sekitarnya sendiri masih banyak yang membutuhkan dan rumahnya tidak layak. “Karena itu kami terpanggil untuk membantu sesuai kemampuan kami. Sebagian dana tersebut kami himpun dari dana CSR dan sisanya dari para pengurus. Ke depan selama kita bisa membantu akan terus kita upayakan,” tutur Mulyadi.

Tak hanya sekali, sebelum merampungkan rehab sebuah rumah tidak layak huni di Kelurahan Bongsari pada bulan Juni ini, di bulan Mei lalu Mulyadi juga mewakili beberapa filantropi yang ada di Kota Semarang meresmikan penyelesaian rehab rumah tidak layak huni di Kelurah Bongsari, Semarang Barat.

(NS) Laporan: Andi Kaprabowo
  1. Layanan Publik
  2. Kebijakan Publik
  3. Peristiwa
  4. Pemkot Semarang
KOMENTAR ANDA